PORKODA Jabar Tekankan Kemandirian 10 CDPOB: Perjuangan Pemekaran Tak Boleh Padam
JAWA BARAT — Perjuangan pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat memasuki tantangan baru. Para penggiat pemekaran tidak hanya dituntut menunggu dibukanya kembali kebijakan pemekaran oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus mempersiapkan calon daerah agar benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiri dan berkembang secara mandiri.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan saresehan PORKODA Jawa Barat yang digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 10 CDPOB di Jawa Barat, termasuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan.
Saresehan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur Sekjen PORKONAS, Sekjen PORKODA, Ketua PORKODA Jawa Barat, serta INJABAR. Berbagai pandangan disampaikan mengenai kondisi, evaluasi, serta arah perjuangan pemekaran daerah di Jawa Barat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi mayoritas CDPOB yang dinilai belum mencapai skor minimal 400 dalam penilaian KAPASDA. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama sehingga masing-masing CDPOB didorong melakukan evaluasi dan memperkuat indikator yang masih menjadi kekurangan.
Bukan Sekadar Menunggu Ketok Palu
Saresehan juga menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam perjuangan pemekaran. Perjuangan tidak boleh semata-mata berorientasi pada menunggu dibukanya kembali keran pemekaran oleh pemerintah pusat dan kemudian mengejar proses pembentukan daerah baru.
Lebih dari itu, setiap CDPOB harus mampu menunjukkan bahwa pemekaran yang diperjuangkan memiliki alasan yang kuat, kebutuhan yang jelas, serta kesiapan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.
Kesiapan tersebut mencakup tata kelola pemerintahan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, potensi wilayah, infrastruktur, hingga perencanaan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, ketika pemekaran benar-benar terwujud, daerah otonomi baru diharapkan tidak menjadi beban bagi daerah induk maupun pemerintah pusat.
Membangun Kemandirian Sebelum Mekar
Kemandirian menjadi salah satu kata kunci dalam perjuangan seluruh CDPOB di Jawa Barat.
Setiap daerah perlu mulai memetakan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan menjadi sumber kekuatan ekonomi dan pembangunan. Upaya tersebut membutuhkan sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
Ketiga unsur tersebut dinilai perlu berjalan bersama dengan parameter yang jelas, indikator terukur dan target pembangunan yang realistis.
Dengan pola tersebut, perjuangan pemekaran tidak hanya berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan kesiapan nyata dalam membangun daerah.
Hal ini menjadi semakin penting di tengah belum adanya kepastian mengenai pembukaan kembali kebijakan pemekaran daerah kabupaten, kota maupun provinsi oleh pemerintah pusat.
Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para penggiat pemekaran di berbagai daerah.
Cianjur Selatan: Perjuangan Harus Terus Berjalan
Bagi CDPOB Cianjur Selatan, hasil saresehan PORKODA Jawa Barat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan semangat perjuangan.
Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) sekaligus Presidium Pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan, Ceng Badri, menyampaikan bahwa kondisi Cianjur Selatan pada dasarnya memiliki tantangan yang sama dengan CDPOB lainnya di Jawa Barat.
Menurutnya, meskipun persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapat pekerjaan penting yang harus diselesaikan, khususnya dalam memperkuat indikator KAPASDA agar dapat memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan.
Karena itu, perjuangan pemekaran Cianjur Selatan tidak boleh berhenti hanya karena kebijakan pemekaran dari pemerintah pusat belum dibuka kembali.
Tetap Membangun
Ceng Badri menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus berjalan seiring dengan upaya membangun kemandirian daerah.
“Tetap membangun. Perjuangan pemekaran tidak boleh hanya menunggu dibukanya kembali keran pemekaran. Kita harus mempersiapkan daerah agar ketika kesempatan itu datang, Cianjur Selatan benar-benar siap,” ujar Ceng Badri.
Menurutnya, pemekaran pada akhirnya bukan hanya persoalan administratif maupun politik kebijakan, tetapi harus bermuara pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, momentum saresehan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh penggiat pemekaran di Jawa Barat untuk terus melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi dan membangun potensi daerah masing-masing.
Perjuangan boleh menghadapi jalan panjang, tetapi semangat membangun dan cita-cita menghadirkan pemerataan pembangunan tidak boleh padam.
