Krisis Air Bersih Cianjur Berlangsung Enam Bulan, Warga Desak Pemerintah Bertindak
CIANJUR — Krisis air bersih Cianjur kembali menjadi perhatian setelah masyarakat Kampung Pasanggrahan, RT 01/RW 02, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih selama kurang lebih enam bulan.
Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Persoalan yang berlangsung berbulan-bulan ini dinilai sudah tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Masyarakat Pembelajar Republik (MPR) bersama Tim Hukum melakukan advokasi dan menyerap langsung aspirasi masyarakat di Kampung Pasanggrahan.
Dari hasil advokasi, warga menyampaikan kebutuhan mendesak berupa bantuan air bersih serta pembangunan sumur bor permanen sebagai solusi jangka panjang. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis air bersih Cianjur yang mereka alami.
Ketua Masyarakat Pembelajar Republik (MPR), Zainurrohman, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut.
“Ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan air bersih selama berbulan-bulan, pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya menerima laporan,” ujarnya.
Menurut MPR, berdasarkan informasi yang disampaikan warga dalam kegiatan advokasi, hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut yang dirasakan secara nyata dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, Bupati Cianjur maupun anggota DPRD Kabupaten Cianjur, khususnya dari Dapil 2.
MPR mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera melakukan peninjauan langsung ke Kampung Pasanggrahan untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih warga.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah dinilai perlu menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Sementara untuk jangka panjang, diperlukan pembangunan sumber air yang berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Salah satu solusi yang menjadi aspirasi warga adalah pembangunan sumur bor permanen. Namun, pembangunan tersebut tentunya perlu didahului kajian teknis untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sumber air di lokasi.
Selain pemerintah daerah, MPR juga meminta perhatian anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Dapil 2. Wakil rakyat dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran.
“Jangan sampai suara masyarakat hanya terdengar ketika masa pemilu tiba. Ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata seperti kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih, wakil rakyat harus hadir, turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkannya,” kata Zainurrohman.
MPR menegaskan bahwa advokasi tersebut bukan ditujukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan masyarakat mendapatkan perhatian serta penyelesaian yang nyata.
MPR berharap pemerintah dan DPRD segera merespons aspirasi warga Kampung Pasanggrahan. Krisis air bersih Cianjur yang telah berlangsung sekitar enam bulan dinilai sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan segera.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur dan DPRD Dapil 2 tidak tinggal diam dan segera memberikan kepastian kepada masyarakat Kampung Pasanggrahan,” tegasnya.
Bagi masyarakat, enam bulan merupakan waktu yang terlalu lama untuk menunggu penyelesaian persoalan air bersih. Mereka kini membutuhkan lebih dari sekadar janji, yakni tindakan nyata, solusi konkret, dan kepastian.
